Pemerintah memastikan Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 setelah pandemi Covid19 mereda. Program Kartu Prakerja kini fokus pada peningkatan kompetensi, produktivitas, kewirausahaan dan daya saing angkatan kerja. Program ini memberi saldo bantuan pelatihan secara langsung kepada peserta untuk skilling, reskilling, dan upskilling keterampilan peserta melalui ekosistem pelatihan online dan offline. Pembukaan gelombang pertama skema normal (gelombang 48) akan dilakukan pada triwulan 1 tahun 2023.
dikutip dari situs resmi prakerja, Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023 Fokus Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Angkatan Kerja
Untuk mendukung penyediaan berbagai pelatihan tersebut, maka terdapat beberapa perubahan, seperti:
- Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam;
- Moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap);
- Program ini juga boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut;
- Penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan perincian:
- – Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta;
- – Insentif pasca pelatihan Rp600 ribu untuk mendukung biaya transportasidan internet yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
- – Insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.Secara offline atau luring, Dwina menambahkan, Program Kartu Prakerja akan dimulai di 10 kota besar dan secara bertahap ditingkatkan sampai seluruh Indonesia. “Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura,” katanya. Sedangkan untuk moda online atau daring, sama seperti sebelumnya, dapat diikuti dari seluruh provinsi.Dari awal pembukaan Gelombang 1 pada April 2020 hingga Gelombang 47 di akhir tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022, sebanyak 53,6% peserta diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyandang disabilitas.Sebagai informasi, Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja. Komite tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil ketua dijabat Kepala Staf Kepresidenan, serta beranggotakan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala (BPKP), dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
